PKP Guru: Manfaat, Penyelenggaraan & Programnya

Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) Guru

Halo Bapak/Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak/Ibu selalu dalam keadaan sehat dan semangat, ya.

Sebagai pembuat regulasi di bidang pendidikan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu berupaya mencerdaskan putra-putri bangsa secara maksimal. Untuk mencerdaskan generasi bangsa ini, tentu pemerintah tidak bergerak sendiri. Melainkan membuat suatu kebijakan/regulasi/program melalui guru untuk nantinya dibagikan pada para siswa-siswinya. 

Tak heran jika banyak regulasi ataupun program yang harus dijalankan oleh para guru, tak terkecuali Bapak/Ibu. Salah satu program pemerintah yang saat ini harus dikuasai guru adalah peningkatan kompetensi pembelajaran (PKP). Lalu, apa itu PKP guru?

Pengertian PKP

PKP atau peningkatan kompetensi pembelajaran adalah upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerdaskan peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir tinggi (HOTS) melalui pembelajaran. 

Pelaksanaan PKP diawali dengan memberikan pembinaan pada guru. Dalam hal ini, guru harus mampu membuat rencana, menjadi pelaksana, sampai melakukan evaluasi pembelajaran yang berbasis HOTS (high order thinking skills). Program PKP ini merupakan bagian dari program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

Bentuk Kegiatan PKP Guru

Pelatihan PKP diberikan pada guru secara berjenjang, mulai dari Pembekalan Narasumber Nasional, Instruktur Provinsi/Kab/Kota, dan guru inti dengan masing-masing mempunyai 60 jam pelajaran. Adapun pelatihan guru sasaran dengan pola 82 jam pelajaran, yaitu pola In-On-In. Adapun guru yang bisa mengikuti program ini adalah guru di semua jenjang pendidikan, mulai dari TK/TKLB sampai SMA/SMALB dan /SMK/SMKLB.

Prinsip Dasar Pelaksanaan PKP

Adapun prinsip dasar yang terdapat pada pelaksanaan program PKP adalah sebagai berikut.

1. Taat azas

Pelaksanaan program PKP  di pusat, provinsi, atau kabupaten/kota didasari oleh peraturan yang berlaku.

2. Berbasis kompetensi

Arti dari berbasis kompetensi adalah pelaksanaan PKP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Itulah mengapa, pedoman pelaksanaan PKP didasarkan pada standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, standar proses, dan standar penilaian K-13.

3. Terstandar pengelolaan

Pelaksanaan PKP harus memenuhi standar yang ditetapkan, seperti standar pengelolaan, standar sarana & prasarana, standar fasilitator, standar penilaian, dan sebagainya.

4. Profesional

Dasar pengembangan program PKP ini adalah analisis terhadap kesulitan peserta didik selama mengerjakan UN dan USBN. Sementara itu, analisis kesulitan guru yang tercermin dari nilai UKG akan dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi di ranah komunitas seperti PKG, KKG, MGMP, dan sebagainya.

5. Transparan

Hal-hal yang berkaitan dengan PKP, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan akan dilaporkan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa mengetahui dengan mudah.

6. Akuntabel

Proses dan hasil yang diperoleh selama program PKP bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, finansial, dan akademik pada pihak yang berwenang. Tidak hanya itu, kredibilitas dari program ini bisa dipercaya oleh semua pihak.

7. Berkeadilan

Program PKP ini tidak hanya diperuntukkan bagi guru-guru tertentu, melainkan oleh seluruh guru di setiap sekolah dengan pembiayaan dari pusat dibantu daerah melalui APBD.

Manfaat Program PKP Guru

Seperti yang Bapak/Ibu ketahui bahwa pelaksanaan PKP lebih ditekankan pada pembelajaran yang orientasinya pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lantas, apa sih manfaat program ini?

  1. Guru akan terbiasa melaksanakan pembelajaran yang mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
  2. Peserta didik semakin mahir untuk berpikir tingkat tinggi. Jika hal ini terus dibiasakan, maka kompetensinya juga semakin meningkat.
  3. Kepala sekolah mendapatkan acuan untuk melaksanakan supervisi akademik.

Penyelenggaran Program PKP Guru

Program PKP merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK). Dalam pelaksanaannya, Ditjen GTK dibantu oleh beberapa institusi, seperti:

  1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
  2. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK);
  3. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP);
  4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
  5. Asosiasi profesi;
  6. Masyarakat penyelenggara satuan pendidikan; dan
  7. Komunitas GTK seperti MGMP, KKG, MGBK, dan sebagainya.

Program PKP Guru Berbasis Zonasi

Agar pelaksanaan PKP bisa berjalan secara optimal, pemerintah menggunakan pendekatan wilayah atau disebut zonasi. Sistem PKP zonasi ini merupakan strategi untuk menciptakan pendidikan yang merata, berkeadilan, dan berkualitas. 

Adapun zona PKP terintegrasi, mulai dari satuan pendidikan sampai pusat yang mencakup seluruh jenjang pendidikan. Ada beberapa hal terkait dengan program PKP berbasis zonasi, yaitu sebagai berikut.

1. Mekanisme penetapan zona PKP

Penetapan zona PKP mengacu pada kondisi berikut.

  1. Klasifikasi setiap jenjang pendidikan.
  2. Pusat belajar yang dipilih sebagai zona direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau bisa juga menggunakan nominasi titik pusat zona. Nominasi tersebut bisa dilihat di laman zonasi kemendikbud. Penetapan zona tersebut sudah disesuaikan dengan hasil UN, UKG, penjaminan mutu pendidikan (PMP), sarana prasarana, dan faktor pendukung lain.
  3. Penetapan zona harus memperhitungkan karakteristik satuan pendidikan, jarak, jumlah, akses, dan sebaran guru.

2. Pengelolaan zona PKP

Tahap pengelolaan zona PKP adalah sebagai berikut.

  1. Zona prioritas ditentukan mengacu pada hasil nilai UN/USBN tiga tahun terakhir, nilai kompetensi keahlian peserta didik bidang kejuruan, nilai UKG bagi guru BK, serta TIK PAUD dan PLB (Pendidikan Luar Biasa).
  2. Membuat rombongan belajar (rombel) yang didasarkan pada pusat belajar di zona yang telah dipilih.
  3. Menganalisis jumlah guru yang mengampu setiap tugasnya masing-masing.
  4. Menyusun PKG, KKG, MGMP, MBGK, dan MGTK dengan rentang 10 – 20 per kelompok.
  5. Menganalisis kebutuhan guru inti yang nantinya akan ditempatkan pada masing-masing zona.
  6. Menganalisis kebutuhan dan waktu untuk membekali guru inti oleh masing-masing UPT.

Mengenal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS)

Bapak/Ibu sudah memahami dengan baik apa itu PKP, di mana hasil akhirnya mengacu pada keterampilan siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Bagaimana itu? 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi tercermin dari penyelesaian soal-soal yang diberikan pada siswa. Setiap soal memiliki level kognitif yang berbeda-beda, mulai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. 

Tingkatan soal semacam itu mengikuti kaidah taksonomi Bloom. Adapun ketentuan mulai C1 – C6 adalah sebagai berikut.

  • C1 = mengingat
  • C2 = memahami
  • C3 = menerapkan
  • C4 = menganalisis
  • C5 = mengevaluasi
  • C6 = mencipta

Untuk soal tipe C1 – C3 mengacu pada kecakapan berpikir. Sementara itu, soal C4 – C6 mengacu pada HOTS.

Berdasarkan survei hasil Ujian Nasional tahun 2018/2019, banyak peserta didik yang masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Itulah mengapa, melalui program PKP ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Itulah pembahasan Quipper Blog tentang PKP guru. Semoga bermanfaat buat Bapak/Ibu. Tetap jaga semangat dan kesehatannya. Salam Quipper!

Penulis: Eka Viandari



Tanyakan PR & materi sulit, LANGSUNG ke tutor! Yuk, Gabung Sekarang