Menjawab Tantangan Tingkat Pengangguran di Era Revolusi Industri 4.0.

Menjawab Tantangan Tingkat Pengangguran di Era Revolusi Industri 4.0.

Inovasi teknologi akan selalu memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Revolusi Industri di Inggris Raya pada abad ke-19 merupakan contoh nyata pertama bagaimana penemuan mesin dan sejenisnya mampu mengubah tatanan sosial masyarakat, baik dalam hal pekerjaan, strata sosial maupun pemerintahan.

Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu menjadikan revolusi industri 4.0 sebagai topik yang sedang hangat dibicarakan oleh berbagai sektor, seperti ekonomi, manufaktur, dan tidak ketinggalan, pendidikan. Jika revolusi industri pertama membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengubah tatanan kehidupan masyarakat, maka revolusi industri 4.0 yang berasaskan digitalisasi hanya membutuhkan waktu kurang dari satu dekade untuk melakukanya.

Walaupun antitesis teknologi terhadap pengurangan tenaga kerja juga masih menjadi perdebatan hangat di kalangan industri, tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi dengan berbagai macam perangkat di dalamnya juga berperan serta membentuk industri dan jenis pekerjaan baru.

Dengan keterbatasan data yang tersedia, banyak pihak berasumsi bahwa kemunculan beberapa raksasa startup berbasis aplikasi online yang telah melahirkan industri digital, akan menjadi bidang pekerjaan masa depan generasi milenial maupun generasi Z.

Sebagai contoh, satu perusahaan platform e-commerce yang mampu memberikan eksposur lebih luas bagi pengusaha menengah ke bawah (SME) untuk dapat memasarkan produk mereka secara langsung kepada calon pembeli dengan biaya yang lebih efisien, memunculkan setidaknya puluhan jenis pekerjaan baru berbasis digital, seperti website developer, software engineer, product manager, UI/UX designer, dan sebagainya.

Efisiensi dan peningkatan produktivitas dari teknologi tidak hanya dirasakan oleh sektor swasta. Di negara kita contohnya, sektor pemerintahan pun mulai menggalakkan revolusi digital untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, seperti e-KTP dan pelayanan paspor online. Hal tersebut dilakukan karena teknologi terbukti telah meningkatkan produktivitas pelayanan publik. Selain itu, dengan semakin banyaknya perusahaan berbasis digital yang bermunculan, maka diperlukan orang-orang pemerintahan yang juga menguasai bidang ini sebagai pengambil keputusan kebijakan publik.

Dalam salah satu laporanya di tahun 2017, McKinsey menyatakan bahwa 45% jenis pekerjaan yang ada saat ini akan hilang dan digantikan oleh otomatisasi. Lalu, apa dampak paling signifikan dari kondisi tersebut? Jika pemerintah dan industri menyerahkan pada kekuatan pasar untuk mengatasi hal ini, maka jawabanya jelas: meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia meskipun perusahaan kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan.

Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, menyatakan bahwa dalam satu tahun terdapat kenaikan jumlah pengangguran sebesar 7,04% pada 2017 lalu. Walaupun kenaikan jumlah ini sejalan dengan kenaikan jumlah populasi usia produktif, namun hal ini tidak bisa dianggap hal yang lumrah. Terlebih setelah melihat data BPS bahwa persentase terbesar dari pengangguran tersebut adalah lulusan perguruan tinggi/sederajat.

Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi yang dibutuhkan industri menyebabkan tingginya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi/sederajat. Dimulai dari jenis industri yang banyak dipilih mahasiswa/i dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

Dalam laporan yang dirilis International Labour Organisation (ILO) tahun 2017, sebagian besar mahasiswa/i Indonesia memilih untuk belajar bisnis, manajemen dan keuangan dibanding jurusan science, technology, engineering and mathematics (STEM) yang justru lebih banyak dibutuhkan industri digital saat ini. Dampaknya, banyak perusahaan startup kekurangan talent berkualitas hingga harus mencari talent ke luar negeri.

Selain itu, terdapat perbedaan kompetensi antara perguruan tinggi sebagai penyedia calon tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Industri bukan hanya memerlukan tenaga kerja yang cakap secara teori namun juga praktikal karena kedepannya, jenis pekerjaan yang ada lebih mengedepankan keahlian sosial dan kreatif, kemampuan memecahkan permasalahan yang kompleks, serta kalibrasi dengan mesin digital, big data analisis, bahkan augmented reality (teknologi yang menggabungkan benda maya 2D/3D untuk diproyeksikan ke dunia nyata).

Lalu bagaimana solusinya? Dalam menjawab tantangan di era digitalisasi, seluruh pihak harus bekerja sama, khususnya untuk mengatasi isu pengangguran. Ada 4 pilar penentu, yaitu:

    • Orang tua dan sekolah bertanggung jawab mengedukasi anak tentang jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan industri agar mereka dapat memilih jurusan yang akan terserap dunia kerja,
    • Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tertinggi jika dibutuhkan untuk menambah/menyesuaikan kurikulum,
    • Di sisi lain, industri diwajibkan menjalin kerja sama yang dibutuhkan dengan perguruan tinggi, dalam bentuk penelitian atau program magang agar mahasiswa/i dapat mengetahui jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan secara langsung. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan peran sebagai jembatan antara industri dan perguruan tinggi,
    • Terakhir, pemerintah sebagai pengawal kebijakan harus turut serta mengawasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi dan berani mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam bentuk apapun.

 

Penulis: Tim Quipper Campus

Baca juga: Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0. Bagi Perguruan Tinggi di Indonesia



Promo SPESIAL Semester Genap, mulai dari 390ribu aja! Kode promo: CERMAT Daftar Sekarang