{"id":273874,"date":"2019-08-02T15:00:26","date_gmt":"2019-08-02T08:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.quipper.com\/id\/blog\/?p=271281"},"modified":"2021-11-03T15:33:40","modified_gmt":"2021-11-03T08:33:40","slug":"apbd-ekonomi-kelas-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quipperhome.wpcomstaging.com\/mapel\/ekonomi\/apbd-ekonomi-kelas-11\/","title":{"rendered":"APBD Ekonomi Kelas 11 – Pengertian, Fungsi & Sumber"},"content":{"rendered":"

\"APBD<\/p>\n

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah perencanaan keuangan tahunan milik pemerintah daerah yang mencakup periode satu tahun dan disetujui DPRD. Beberap fungsi APBD; alokasi, stabilisasi, distribusi, otorisasi, perencanaan, pengawasan. Sumber-sumber APBD; pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.<\/span><\/p><\/blockquote>\n

Yo, what\u2019s up, <\/span><\/i>Quipperian? Wah, kalau kamu mampir ke mari, sudah pasti kamu masih belum yakin sama materi APBD, ya? Kenapa? Materi yang satu ini enggak susah, kok! Tenang saja, Quipper Blog bakalan menjabarkan materi ini sesederhana mungkin supaya kamu bisa mengerti dengan baik.<\/span><\/p>\n

Daripada galau lama-lama, langsung saja yuk kita mulai pembahasan materi APBD-nya! <\/span>Kuy, <\/span><\/i>disimak ya.<\/span><\/p>\n

Pengertian APBD<\/b><\/h2>\n

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah bentuk pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD. Tahun anggaran APBD ini meliputi masa satu tahun, sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.<\/span><\/p>\n

APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Penyusunan APBD ini menjadi bukti dari terlaksananya kegiatan desentralisasi keuangan daerah, yakni kemandirian pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.<\/span><\/p>\n

Tujuan APBD<\/b><\/h2>\n

Nah, APBD ini punya beberapa tujuan, Quipperian. Apa saja?<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah.<\/span><\/li>\n
  2. Membantu pemerintah daerah menjalankan kebijakan fiskal.<\/span><\/li>\n
  3. Menciptakan efisiensi dan keadilan penyediaan barang dan jasa.<\/span><\/li>\n
  4. Menentukan prioritas belanja pemerintah daerah.<\/span><\/li>\n
  5. Meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat dan DPRD.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Fungsi APBD<\/b><\/h2>\n

    APBD punya fungsi yang sama seperti APBN, yakni fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Alokasi untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang sesuai kebutuhannya, distribusi untuk menyalurkan dana bagi masyarakat dalam bentuk subsidi, premi, atau dana pensiun, serta stabilisasi untuk memenuhi kebijakan fiskal.<\/span><\/p>\n

    Namun, fungsi stabilitas dan distribusi lebih efektif bila dilaksanakan pemerintah pusat dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah biasanya lebih efektif melaksanakan fungsi alokasi karena pemerintah daerah lebih tahu kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat.<\/span><\/p>\n

    Selain 3 fungsi di atas, APBD juga berfungsi sebagai otorisasi yakni pedoman untuk melakukan pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan, perencanaan sebagai pedoman untuk melakukan rencana kegiatan pada tahun berjalan, serta pengawasan sebagai pedoman untuk menilai kinerja pemerintah daerah.<\/span><\/p>\n

    Prosedur Penyusunan APBD<\/b><\/h2>\n

    Sama seperti APBN, APBD pun punya prosedur penyusunan, nih. Awalnya, akan ada penyampaian KUA (Kebijakan Umum Anggaran) APBD bersamaan dengan rencana kerja pemerintah daerah.<\/span><\/p>\n

    Lalu, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung pada DPRD yang nantinya akan dibahas untuk disetujui. Setelah itu, akan ada pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten\/kota terhadap rancangan peraturan kepala daerah yang dilakukan maksimal 15 hari kerja pasca rancangan diterima.<\/span><\/p>\n

    Sebelum APBD ditetapkan oleh gubernur, paling lambat 3 hari kerja sudah harus disampaikan pada Mendagri untuk evaluasi. Lalu, Mendagri akan memberikan hasil evaluasi maksimal 15 hari pasca rancangan diterima. Bila Mendagri tidak memberikan hasil evaluasinya dalam waktu 15 hari itu, gubernur bisa menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD.<\/span><\/p>\n

    Kalau bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan lebih tinggi, gubernur dan DPRD bisa menyempurnakan rancangan paling lambat 7 hari sejak hasil evaluasi diterima.<\/span><\/p>\n

    Tapi, kalau hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti, Mendagri bakalan membatalkan sekaligus menyatakan berlakunya pagu atau acuan APBD tahun sebelumnya. Nah, kalau APBD sudah ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dijalankan lebih lanjut dengan keputusan gubernur\/bupati\/walikota.<\/span><\/p>\n

    Sumber-sumber APBD<\/b><\/h2>\n

    Kamu penasaran enggak sih, dari mana sumber-sumber penerimaan dana pemerintah daerah? Kalau <\/span>kepo, <\/span><\/i>langsung saja simak di bawah ini, ya!<\/span><\/p>\n

      \n
    1. \n

      Pendapatan daerah<\/b><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      Pendapatan daerah bisa bersumber dari:<\/span><\/p>\n