{"id":285520,"date":"2020-10-17T08:23:03","date_gmt":"2020-10-17T01:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/quipperhome.wpcomstaging.com\/?p=285520"},"modified":"2022-10-17T08:38:15","modified_gmt":"2022-10-17T01:38:15","slug":"demokrasi-liberal-awal-kemerdekaan-indonesia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quipperhome.wpcomstaging.com\/mapel\/sejarah\/demokrasi-liberal-awal-kemerdekaan-indonesia\/","title":{"rendered":"Sejarah Demokrasi Liberal pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia"},"content":{"rendered":"

\"\"Kalau kita membahas sejarah, seiring perjalanannya, Indonesia mengalami banyak perubahan <\/span>lho. <\/span><\/i>Mulai dari sistem ekonomi, konstitusi, sampai ke sistem pemerintahan. Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa tepat. Nah, salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan adalah demokrasi liberal. Di saat itulah, pemerintah berusaha untuk menata kembali kehidupan politik dan ekonomi.<\/span><\/p>\n

Nah, materi yang akan Quipper Blog bahas kali ini berkaitan dengan materi demokrasi liberal, perkembangan politik di Indonesia, nih. Buat kamu yang sekarang duduk di kelas XII, pembahasan kali ini bakal pas banget untuk kamu<\/span>.<\/span><\/i><\/p>\n

Seiring dengan perkembangan politik yang terjadi, demokrasi liberal masuk ke Indonesia. Masa ini berlangsung pada tahun 1950-1959. Lalu apa sih demokrasi liberal itu? Biar makin enggak penasaran, berikut adalah gambaran dan pengertian lebih lengkapnya, <\/span>kuy<\/span><\/i> kita simak.<\/span><\/p>\n

Pengertian Demokrasi Liberal<\/b><\/h2>\n

Merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan serta pimpinan kabinet. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada sistem politik demokrasi liberal, posisi parlemen legislatif berperan kuat untuk memengaruhi kabinet. Bahkan, mereka bisa <\/span>lho<\/span><\/i> menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya.\u00a0<\/span><\/p>\n

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi Liberal<\/b><\/h2>\n

Demokrasi liberal, sesuai namanya memiliki karakteristik yang enggak terlepas dari filosofi politik liberal dan demokrasi. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan politik demokrasi liberal dengan politik lainnya, seperti:<\/span><\/p>\n

    \n
  1. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur.<\/span><\/li>\n
  2. Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial untuk menghindari pemerintahan yang terlalu terpusat.<\/span><\/li>\n
  3. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara.<\/span><\/li>\n
  4. Kepentingan pribadi lebih utama dibandingkan kepentingan negara.<\/span><\/li>\n
  5. Kelompok masyarakat terpecah menjadi dua yaitu mayoritas dan minoritas.<\/span><\/li>\n
  6. Terdapat ketidakseimbangan dimana kelompok mayoritas bisa menentukan kebijakan keputusan sementara kebebasan minoritas terbatas.<\/span><\/li>\n<\/ol>\n

    Kabinet-Kabinet di Masa Demokrasi Liberal<\/b><\/h2>\n

    Setelah reformasi di tahun 1998, Indonesia kerap kali dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Indonesia Bersatu. Berbeda halnya selama masa demokrasi liberal di mana kabinet menggunakan nama perdana menteri mereka.\u00a0<\/span><\/p>\n

    Selama kurun waktu 9 tahun terlaksananya demokrasi liberal, tercatat ada 7 kabinet pemerintahan yang terbentuk. Langsung saja kita simak ulasannya berikut, <\/span>kuy<\/span><\/i>!<\/span><\/p>\n

    1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)<\/b><\/h3>\n

    Ini dia kabinet pertama yang memerintah di era demokrasi liberal yang dipimpin oleh Mohammad Natsir. Kabinet ini berhasil mencapai perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Sistem ekonomi yang diperkenalkan di masa ini adalah Gerakan Benteng yang tujuan utamanya adalah memunculkan pengusaha-pengusaha lokal sehingga bisa bersaing dengan pengusaha nonlokal. Tapi program tersebut tidak berjalan lancar.<\/span><\/p>\n

    Pada masa pemerintahan ini, terjadi banyak pemberontakan misalnya seperti Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Kabinet Natsir sendiri berakhir karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan PNI di Parlemen Indonesia. Awalnya sih, Kabinet Natsir masih mengupayakan untuk dilakukan pemilu, tapi ternyata kepemimpinan mereka harus lebih dulu deh berakhir.<\/span><\/p>\n

    2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)<\/b><\/h3>\n

    Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo yang merupakan bentuk koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Ada beberapa program kerja yang akan dilakukan Kabinet Sukiman di antaranya:<\/span><\/p>\n