![\"\"](\"https:\/\/quipperhome.wpcomstaging.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/aldo-amando-IllZUlKYzso-unsplash.webp\")
<\/p>\n<\/p>\n
Halo Quipperrian!<\/span><\/p>\n Gimana nih selama masih belajar di rumah? Masih semangat kan belajarnya? Kali ini Quipper blog mau membahas sesuatu yang tentunya tetap seru, ya. Kalau membahas soal sejarah, banyak banget peristiwa yang terjadi seiring perkembangan dunia. Baik itu soal sosial budaya, sistem pemerintahan, maupun ekonomi.<\/span><\/p>\n Begitupun dengan Indonesia, di mana sistem ekonomi kita juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan. Buat kamu yang sedang duduk di kelas XII, materi pembahasan kali ini pas banget untukmu karena berkaitan dengan sistem ekonomi liberal, perkembangan ekonomi Indonesia. Oke, biar enggak makin penasaran, langsung saja <\/span>kuy<\/span><\/i> simak pembahasannya di bawah ini!<\/span><\/p>\n Sistem ekonomi liberal merupakan teori ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith atau French Physiocrats. Sistem ini diterapkan ketika sistem pemerintahan Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Tentu, tiap perubahan dari sistem ekonomi akan memengaruhi berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan juga.<\/span><\/p>\n Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan pada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi demi mendapatkan keuntungan. Tapi, seiring pelaksanaannya sistem ini tidak berjalan dengan mulus karena beberapa hal yang memengaruhi. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:<\/span><\/p>\n Meskipun banyak kerikil tajam yang menghambat perkembangan sistem ekonomi liberal, pemerintah kita enggak tinggal diam,<\/span> lho<\/span><\/i>. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah guna memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia di masa sistem ekonomi liberal. Lalu, apa saja sih usaha-usaha yang dilakukan? Yuk, langsung simak ulasannya berikut ini.<\/span><\/p>\n Merupakan kebijakan pemotongan nilai uang (sanering) yang ditetapkan Menteri Keuangan kala itu yaitu Syafruddin Prawiranegara. Tujuan program ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Jadi, uang yang bernilai Rp2,50 ke atas dipotong nilainya sampai setengahnya. Sebab, kala itu hanya kalangan atas saja yang memiliki uang senilai Rp2,50.<\/span><\/p>\n Diusulkan oleh Sumitro Joyohadikusumo, gerakan ini bertujuan agar kelas pengusaha di Indonesia bisa bersaing dengan pengusaha asing dengan memberi bimbingan serta bantuan kredit bagi pengusaha yang bermodal lemah.\u00a0<\/span><\/p>\n Tapi sayangnya, gerakan ini gagal mencapai tujuannya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terbesarnya karena para pengusaha di Indonesia justru jadi kurang mandiri dan terlalu mengandalkan bantuan.<\/span><\/p>\n De Javasche Bank yang didirikan tahun 1828 merupakan bank semi pemerintah dan bank sentral di masa ekonomi liberal. Kalau saat ini mungkin kamu lebih mengenalnya dengan nama Bank Indonesia (BI). Tapi karena masih terpengaruh dengan kepentingan kolonial, pemerintah berusaha untuk menasionalisasikannya.\u00a0<\/span><\/p>\n Lalu, dibentuklah Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank pada masa Kabinet Sukiman. Atas saran Panitia Nasionalisasi, tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah mengumumkan bersedia membeli saham dari De Javasche Bank sebesar 120%. Nah, di tanggal 15 Desember 1951 barulah De Javasche Bank dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan sirkulasi.<\/span><\/p>\n Program selanjutnya di masa sistem ekonomi liberal melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Saat itu, pengusaha nonpribumi wajib melatih tenaga pribumi dan sebagai imbalannya mereka mendapatkan imbalan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha pribumi supaya bisa berkembang. Kalau sudah berkembang, mereka akan bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.\u00a0<\/span><\/p>\n Tapi, lagi-lagi program ini mengalami kegagalan karena pengusaha-pengusaha lokal tidak memanfaatkannya dengan baik dan justru digunakan untuk kegiatan yang konsumtif. Selain itu, pengusaha nonpribumi juga hanya \u201cmeminjam nama\u201d pengusaha pribumi supaya bisa dapat kredit.<\/span><\/p>\n Finek dibentuk untuk menyelesaikan masalah ekonomi antara Belanda dengan Indonesia di masa Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Swiss. Delegasi itu mencapai kesepakatan Finek di mana hubungan Finek Indonesia dan Belanda hanya berlandaskan hubungan bilateral dan persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.\u00a0<\/span><\/p>\n Namun, karena pemerintah Belanda enggak mau menandatanganinya akhirnya Indonesia mengambil keputusan sepihak dengan melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Aksi sepihak ini dilakukan tanggal 13 Februari 1959 yang bertujuan supaya Indonesia tidak memiliki keterkaitan ekonomi dengan Belanda.<\/span><\/p>\n Disusun oleh Biro Perancangan Negara pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, RPLT berisikan program-program jangka panjang yang nilainya mencapai 12,5 milyar Rupiah. Adapun rencana tersebut berisikan:<\/span><\/p>\n Lagi-lagi program ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena ekspor dan pendapatan Indonesia merosot drastis. Selain itu, ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah juga semakin menjadi yang menimbulkan pemberontakan dimana banyak daerah akhirnya melaksanakan kebijakannya masing-masing.<\/span><\/p>\n Ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah sedikit bisa reda nih ketika adanya Munap. Saat itu, Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri bahkan memberi kesempatan supaya Munap diteruskan agar menghasilkan rencana pembangunan secara menyeluruh untuk jangka waktu yang panjang. Namun, tetap saja program yang satu ini tidak bisa berjalan karena sulit menentukan bagaimana skala prioritas yang tepat.<\/span><\/p>\n Quipperian, tentu enggak ada sistem yang sempurna, termasuk juga dengan sistem ekonomi. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan juga dalam setiap sistem yang dijalankan. Berikut ini adalah kelebihan sistem ekonomi liberal selama dilaksanakan di Indonesia:<\/span><\/p>\n Kelebihan:<\/b><\/p>\nPengertian Sistem Ekonomi Liberal<\/b><\/h2>\n
\n
Kebijakan-Kebijakan di Masa Sistem Ekonomi Liberal<\/b><\/h2>\n
1. Sistem Ekonomi Liberal: Program Gunting Syarifudin<\/b><\/h3>\n
2. Gerakan Banteng<\/b><\/h3>\n
3. Nasionalisasi De Javasche Bank di Masa Sistem Ekonomi Liberal<\/b><\/h3>\n
4. Ekonomi Ali-Baba<\/b><\/h3>\n
5. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)<\/b><\/h3>\n
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)<\/b><\/h3>\n
\n
7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)<\/b><\/h3>\n
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Liberal<\/b><\/h2>\n