Sejarah Demokrasi Liberal pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia

Kalau kita membahas sejarah, seiring perjalanannya, Indonesia mengalami banyak perubahan lho. Mulai dari sistem ekonomi, konstitusi, sampai ke sistem pemerintahan. Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa tepat. Nah, salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan adalah demokrasi liberal. Di saat itulah, pemerintah berusaha untuk menata kembali kehidupan politik dan ekonomi.

Nah, materi yang akan Quipper Blog bahas kali ini berkaitan dengan materi demokrasi liberal, perkembangan politik di Indonesia, nih. Buat kamu yang sekarang duduk di kelas XII, pembahasan kali ini bakal pas banget untuk kamu.

Seiring dengan perkembangan politik yang terjadi, demokrasi liberal masuk ke Indonesia. Masa ini berlangsung pada tahun 1950-1959. Lalu apa sih demokrasi liberal itu? Biar makin enggak penasaran, berikut adalah gambaran dan pengertian lebih lengkapnya, kuy kita simak.

Pengertian Demokrasi Liberal

Merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan Presiden sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan serta pimpinan kabinet. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada sistem politik demokrasi liberal, posisi parlemen legislatif berperan kuat untuk memengaruhi kabinet. Bahkan, mereka bisa lho menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. 

Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal, sesuai namanya memiliki karakteristik yang enggak terlepas dari filosofi politik liberal dan demokrasi. Ada beberapa ciri khusus yang membedakan politik demokrasi liberal dengan politik lainnya, seperti:

1. Adanya pemilihan umum yang bebas, adil, dan teratur.
2. Terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial untuk menghindari pemerintahan yang terlalu terpusat.
3. Konstitusi menjadi landasan penting bagi negara.
4. Kepentingan pribadi lebih utama dibandingkan kepentingan negara.
5. Kelompok masyarakat terpecah menjadi dua yaitu mayoritas dan minoritas.
6. Terdapat ketidakseimbangan dimana kelompok mayoritas bisa menentukan kebijakan keputusan sementara kebebasan minoritas terbatas.

Kabinet-Kabinet di Masa Demokrasi Liberal

Setelah reformasi di tahun 1998, Indonesia kerap kali dipimpin oleh beberapa kabinet seperti Kabinet Gotong Royong dan Indonesia Bersatu. Berbeda halnya selama masa demokrasi liberal di mana kabinet menggunakan nama perdana menteri mereka. 

Selama kurun waktu 9 tahun terlaksananya demokrasi liberal, tercatat ada 7 kabinet pemerintahan yang terbentuk. Langsung saja kita simak ulasannya berikut, kuy!

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Ini dia kabinet pertama yang memerintah di era demokrasi liberal yang dipimpin oleh Mohammad Natsir. Kabinet ini berhasil mencapai perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Sistem ekonomi yang diperkenalkan di masa ini adalah Gerakan Benteng yang tujuan utamanya adalah memunculkan pengusaha-pengusaha lokal sehingga bisa bersaing dengan pengusaha nonlokal. Tapi program tersebut tidak berjalan lancar.

Pada masa pemerintahan ini, terjadi banyak pemberontakan misalnya seperti Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Kabinet Natsir sendiri berakhir karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan PNI di Parlemen Indonesia. Awalnya sih, Kabinet Natsir masih mengupayakan untuk dilakukan pemilu, tapi ternyata kepemimpinan mereka harus lebih dulu deh berakhir.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo yang merupakan bentuk koalisi antara Partai Masyumi dengan PNI. Ada beberapa program kerja yang akan dilakukan Kabinet Sukiman di antaranya:

• Menjamin ketentraman dan keamanan.
• Mengusahakan kemakmuran rakyat dengan memperbarui hukum agraria.
• Mempercepat persiapan pemilu.
• Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan lagi Irian Barat ke wilayah RI.  

Selain itu, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Sukiman, seperti penetapan peraturan serikat buruh, standarisasi upah minimum, dan Tunjangan Hari Raya (THR). Berakhirnya kekuasaan Kabinet Sukiman disebabkan adanya pertentangan dari Masyumi dan PNI yang berakhir mereka menarik dukungannya dari kabinet ini.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Dipimpin oleh Wilopo, kabinet ini mendapat dukungan dari Masyumi, PNI, dan PSI. Dalam menjalankan pemerintahan, kabinet ini menghadapi berbagai krisis seperti defisit kas negara dan meningkatnya tensi gangguan keamanan dari gerakan separatis.

Ada beberapa program kerja yang digagas oleh kabinet ini seperti:

• Program dalam negeri: menyelenggarakan pemilu, meningkatkan kemakmuran dan pendidikan rakyat, serta pemulihan keamanan.
• Program luar negeri: penyelesaian masalah hubungan antara Indonesia dengan Belanda, pengembalian Irian Barat ke RI, dan menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif.

Salah satu bentuk keberhasilan dari Kabinet Wilopo adalah penyusunan peraturan yang jadi landasan pemilu di Indonesia. Berakhirnya masa pemerintahan kabinet ini disebabkan adanya peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa Tanjung Morawa yang memunculkan mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo dengan wakilnya yang bernama Wongsonegoro, kabinet ini merupakan koalisi dari PNI dan NU. Sebutan nama yang akrab didengar untuk kabinet ini adalah Kabinet Ali-Wongso. Ketika menjalankan fungsinya, kabinet Ali-Wongso berhasil lho menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan merampungkan persiapan pemilu. Adapun beberapa program dari kabinet ini seperti:

• Meningkatkan kemakmuran dan keamanan.
• Sesegera mungkin menyelenggarakan pemilu.
• Pembebasan irian Barat secepatnya.
• Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
• Penyelesaian pertikaian terkait politik.

Sistem ekonomi yang diperkenalkan adalah Ali-Baba yang diusung oleh Mr. Iskaq Cokrohadisuryo. Sama halnya dengan kabinet sebelumnya, Kabinet Ali-Wongso juga mengalami kendala ketika berhadapan dengan pemberontakan seperti DI/TII di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Aceh. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali-Wongso disebabkan adanya keretakan dengan NU yang membuat mereka menarik dukungannya.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi ini tidak memiliki wakil dari PNI, sehingga PNI waktu itu bertindak sebagai oposisi. Beberapa program kerja kabinet ini antara lain:

• Pengembalian kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
• Pelaksanaan pemilu sesuai dengan rencana dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
• Undang-undang desentralisasi bisa selesai.
• Berusaha mengembalikan Irian Barat.
• Politik kerja sama Asia-Afrika berdasar politik luar negeri bebas aktif.

Keberhasilan dari Kabinet Burhanuddin yang paling diingat adalah penyelenggaraan pemilu 1955. Quipperian, kabinet ini merupakan satu-satunya kabinet yang tidak dibubarkan karena mosi tidak percaya dari fraksi partai yang ada. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu, yang membuat mereka harus menyerahkan kekuasaannya pada pemenang pemilu yaitu PNI.

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Karena mendapatkan dukungan dari partai besar di parlemen yaitu NU, PNI, dan Masyumi, Ali Sastroamijoyo dipercaya untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Program pokok dari pemerintahan kabinet ini adalah Program RPLT (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang memuat program jangka panjang, seperti:

1. Pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
2. Menyehatkan perimbangan keuangan negara
3. Pengembalian Irian Barat
4. Pembatalan KMB
5. Pemulihan keamanan dan ketertiban
6. Menjalankan politik luar negeri yaitu bebas aktif
7. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai

Pada masa inilah muncul gelombang anti Cina di masyarakat yang meningkatkan kekacauan di daerah makin menguat. Lalu timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI yang mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi. Hal inilah yang menyebabkan kabinet jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden.

7.  Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet Djuanda dibentuk karena adanya kegagalan konstituante dalam menyusun pengganti UUDS 1950 dan juga terjadi perebutan kekuasaan antarpartai politiknya. Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Djuanda di mana Presiden Soekarno yang jadi formatur kabinetnya. Inilah alasan mengapa kabinet ini dikenal dengan Zaken Kabinet atau kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli di bidangnya.

Kabinet Djuanda memiliki beberapa program kerja yang disebut dengan Panca Karya atau disebut juga Kabinet Karya. Berikut adalah beberapa agendanya:

• Pembentukan Dewan Nasional.
• Normalisasi keadaan RI.
• Pembatalan KMB.
• Perjuangan pengembalian Irian Jaya.
• Percepatan proses pembangunan.

Pencapaian kerja Kabinet Djuanda yang paling terkenal adalah pengaturan kembali batas perairan nasional melalui Deklarasi Djuanda yang salah satu isinya merubah batas lautan kita dari 3 mil jadi 12 mil. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa kendala yang dihadapi kabinet ini, salah satunya adalah munculnya pemberontakan seperti PRRI/ Permesta yang menghambat hubungan pusat dengan daerah. Untuk menuntaskan masalah tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang juga menandai berakhirnya kabinet ini.

Pemilu 1955

Sebagai ciri dari bentuk pemerintahan yang demokratis, maka pemilu wajib untuk dilakukan. Begitupun dengan bangsa kita yang menjalankan pemilu pertama di tahun 1955. Seperti pembahasan sebelumnya, kalau pemilu sebenarnya sudah disiapkan semenjak masa Kabinet Ali I, tapi baru bisa dilaksanakan di masa Kabinet Burhanuddin Harahap.

Diketuai oleh Hadikusumo dari PNI, penyelenggaraan pemilu diumumkan pada tanggal 16 April 1955 yang mendorong partai politik untuk meningkatkan kampanye mereka. Pada waktu itu TNI dan POLRI memiliki hak suara. Oh iya, pemilu dilaksanakan 2 tahap dengan alasan agar bisa fokus menjalankannya. Adapun tahapannya seperti berikut:

1. Pada tanggal 29 September 1955 pemilu tahap pertama dilakukan untuk memilih anggota DPR yang diikuti 29 kandidat baik dari partai politik maupun individu.
2. Tahap keduanya dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang diikuti 35 kandidat, baik dari partai politik maupun individu.

Quipperian, Pemilu 1955 berjalan dengan tertib dan tanpa politik uang, lho. Jadi, banyak ahli yang menyebut kalau Pemilu 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang pernah terlaksana di Indonesia. Pemilu ini menghasilkan suara sebagai berikut:

Tentu saja, Pemilu 1955 juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Supaya kamu lebih paham lagi dengan materi perkembangan politik di Indonesia, berikut adalah kelebihan dan kekurangan terlaksananya Pemilu 1955:

Kelebihan:

• Tingkat partisipasi dari rakyat sangat besar dengan 87% dari warga memiliki hak suara. Lebih dari 37 juta orang memberi suara dari 43 juta pemilih yang terdaftar.
• Persentase suaranya terbilang signifikan, karena 80% suara masuk padahal 70% penduduk Indonesia masih buta huruf waktu itu.
• Berjalan secara damai dan tertib serta jauh dari unsur kecurangan dan kejahatan.

Kekurangan:

• Krisis ketatanegaraan dari akibat kegagalan Konstituante dalam menyusun konstitusi baru sehingga mendorong lahirnya Dekrit Presiden di tanggal 5 Juli 1959.
• Tak ada parpol yang mendapatkan suara mayoritas mutlak sehingga stabilitas tidak berhasil bagi pemerintahan dan penyusunan konstitusi baru pengganti UUDS 1950.

Nah, itulah tadi penjelasan mengenai demokrasi liberal, perkembangan politik di Indonesia. Semoga penyampaian materi di atas bisa memudahkan kamu untuk memahami ya sejarah kita ya. Oh iya, untuk materi sejarah yang lebih lengkapnya kamu bisa subscribe Quipper Video biar belajar jadi lebih menyenangkan! Ayo, segera daftarkan diri kamu supaya bisa mendapatkan pengetahuan menarik lainnya.