Hai, Quipperian!
Kamu pasti tidak asing dengan kata ‘revolusi’. Saat mendengar kata tersebut, apakah yang terlintas di pikiranmu? Jika menelusuri kata itu sendiri, menurut KBBI, ‘revolusi’ punya tiga arti.
Pertama, perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata). Kedua, perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Ketiga, peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari.
Kali ini, Quipper Blog punya ulasan tentang kisah sejarah menarik yang berhubungan dengan makna pertama ‘revolusi’ sesuai dengan KBBI.
Lebih tepatnya lagi, revolusi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah revolusi Perancis pada abad ke-17 lalu—sebuah revolusi yang kini dimaknai dengan monumen terkenal di Perancis saat ini. Kamu tahu monumen apakah itu? Hmm… Apa ya?
Daripada bingung, yuk cek penjelasannya di bawah ini!
Kenapa Bisa Ada Revolusi Perancis?
Saat ini, Perancis adalah sebuah negara berbentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Namun, jauh sebelum sekarang, Perancis adalah sebuah negara berbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang raja.
Pemerintahan terakhir sebelum revolusi ini terjadi adalah pemerintahan Louis XV. Wafatnya Louis XV menjadikan cucunya, Louis XVI, naik takhta pada tanggal 10 Mei 1774. Saat itu, Louis XVI baru berusia 19 tahun! Dengan usianya yang begitu muda, banyak sekali orang yang meragukan kemampuan Louis XVI dalam memimpin Perancis. Lebih lagi, Louis XVI naik takhta pada saat adanya krisis keuangan di sana.
Saat itu, rakyat terbagi atas tiga golongan: golongan I yang beranggotakan bangsawan dengan hak-hak istimewa sekaligus kekuasaan dalam pemerintahan, golongan II yang beranggotakan ahli-ahli agama yang setia pada raja, dan golongan III yang beranggotakan pedagang, pekerja, dan rakyat kecil.
Penerapannya sebelas-dua belas dengan istilah ‘kasta’ di Indonesia. Dua golongan pertama mendapatkan perlakuan istimewa, termasuk dalam hal membayar pajak. Sementara itu, golongan ketiga dibebani dengan pajak tinggi yang membuat kehidupan mereka semakin tidak sejahtera.
Bagaimana Situasi Akhirnya Memanas?
Kebencian rakyat kepada pemerintah Perancis sebetulnya sudah bermula sejak takhta Louis XIV. Ia menjadikan kekuasaan raja menjadi besar dan tidak terbatas. Rakyat tidak boleh menentang raja dan harus tunduk pada semua kebijakan raja tanpa terkecuali.
Louis XIV juga membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang berpihak pada rakyat. Alih-alih memikirkan nasib rakyatnya yang semakin miskin, Louis XIV justru hidup dalam kemewahan dan membangun istana terkenal, Versailles, dengan biaya yang sungguh besar. Dari mana biaya ini bisa terpenuhi? Tentu saja dari pajak yang dikenakan pada rakyat.
Louis XIV memerintah selama 72 tahun lamanya tanpa konstitusi ataupun pengawasan dari parlemen. Selama masa pemerintahannya, tidak ada kepastian hukum. Setiap rakyat yang dicurigai dapat dipenjara dengan hanya sepucuk surat penangkapan. Selama 72 tahun pula, tidak ada anggaran belanja negara. Raja dan keluarganya hidup berfoya-foya.
Kebencian ini berlanjut hingga takhta Louis XVI. Perekonomian yang tidak kunjung membaik jadi alasan kunci. Kebijakan Louis XVI dianggap terus-menerus merugikan negara dengan keputusannya untuk membiayai Amerika berperang. Meskipun perang tersebut dimenangkan Amerika, namun tidak ada dampak positif bagi Perancis.
Kebencian juga bertambah karena sang ratu, Marie Antoinette, juga memiliki gaya hidup mewah dan dibenci oleh rakyat. Apalagi, asal Marie Antoinette dari Austria juga menyebabkan rakyat menganggapnya sebagai mata-mata.
Louis XVI mencoba mencari jalan keluar dengan mengganti menteri keuangannya. Namun, jalan keluar logis dari sang menteri, Jacques Necker, untuk memberikan pajak lebih besar bagi golongan I dan II ditolak mentah-mentah. Nah, situasi yang sudah panas menjadi semakin panas, deh.
Lalu, Apa yang Terjadi?
Rakyat sudah tidak percaya lagi pada pemerintahan yang ada. Hadirnya paham-paham romantisme juga menyebabkan rakyat memercayai insting mereka.
Golongan III kemudian menyebut diri mereka sebagai Majelis Nasional setelah Louis XVI tidak mengindahkan permintaan mereka untuk mempertemukan seluruh golongan demi negara. Louis XVI tentu saja tidak menyukai munculnya Majelis Nasional ini dan berusaha membubarkannya.
Apa jadinya? Tentu saja rakyat geram. Majelis Nasional yang mereka anggap sebagai jalan keluar bagi masalah demi masalah di Perancis ternyata mendapatkan reaksi negatif dari pemerintah. Hal ini membuat rakyat akhirnya tidak tinggal diam dan memberi perlawanan pada pemerintah.
Puncak dari perlawanan itu terjadi pada 14 Juli 1789. Pada hari itu, ribuan rakyat turun ke jalan-jalan. Mereka bahkan berusaha meruntuhkan Penjara Bastille. Perlawanan ini justru didukung oleh pimpinan tentara rakyat yang ternyata pro rakyat.
Merasa terdesak, Louis XVI dan banyak petinggi kerajaan melarikan diri ke luar negeri. Kosongnya pemerintahan dimanfaatkan oleh rakyat untuk membangun sistem pemerintahan baru dan membentuk konstitusi baru pada 1791. Perancis resmi berubah menjadi republik pada 22 September 1792.
Rakyat menang! Sebagai simbol kemenangan, dibangunlah monumen Arc de Triomphe yang dibangun sejak 1806 dan selesai pada 1836.
Apa Dampak dari Revolusi Perancis?
Secara singkat, revolusi ini telah betul-betul mengubah struktur sosial dan politik Perancis. Selain mengakhiri sistem monarki dan feudalisme, revolusi ini juga mencabut kekuatan politik yang semula dimiliki Gereja Katolik.
Dengan Revolusi Perancis, ide-ide liberal, kebebasan bagi rakyat biasa, hingga penghapusan perbudakan meluas di Eropa.
Nah, dari sini kita belajar bahwa pemerintah di seluruh dunia tidak seharusnya mementingkan diri sendiri, tetapi memperhatikan kesejahteraan rakyat. Suatu saat nanti, mungkin salah satu dari kamu akan bekerja dalam pemerintahan. Jangan lupakan ini, ya.
Yuk, mampir ke Quipper Blog untuk membaca artikel-artikel menarik lainnya. Atau gabung bersama Quipper Video untuk belajar bareng tutor kece lewat rangkuman, video, dan latihan soal. Buruan klik!
Penulis: Evita