Halo Bapak/Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kesuksesan pendidikan yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab guru/pendidik, melainkan seluruh elemen yang berkepentingan mulai dari orang tua sampai pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lantas, apa peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
Perannya adalah menjadi regulator dengan membuat kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk kebijakan terkait guru. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa disingkat Permendikbud.
Pada artikel ini, Quipper Blog akan memberikan daftar Permendikbud berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berlaku sampai saat ini. Inilah ulasan selengkapnya!
Pengertian Permendikbud PTK
Peraturan menteri adalah kebijakan pokok suatu instansi, provinsi, kabupaten/kota yang ditulis dalam suatu naskah dinas sebagai upaya untuk menjabarkan kebijakan presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.
Jika peraturan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka peraturannya disebut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sifat dari peraturan menteri itu adalah berlaku dalam skala nasional. Artinya, tidak hanya berlaku di daerah tertentu saja.
Daftar Permendikbud tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Adapun daftar Permendikbud yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut.
1. Permendikbud Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan
Peraturan tersebut memuat pasal-pasal yang berisi tata cara mendapatkan sertifikat pendidik melalui PPG (Pendidikan Profesi Guru), syarat-syarat untuk mengikuti PPG, tahap pelaksanaan PPG, sosialisasi program PPG, tahap seleksi PPG, sampai beban belajar program PPG. Untuk melihat isi peraturannya secara lengkap, silahkan buka melalui link berikut.
2. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi petunjuk teknis penyaluran, prinsip penyaluran, besarnya tunjangan, penyaluran tunjangan khusus, alokasi, monitoring, evaluasi, dan hal-hal lain berkaitan tentang penyaluran tunjangan profesi. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, silahkan buka di link berikut ini.
3. Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi perubahan lampiran Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016, yaitu berupa daftar kesesuaian bidang/mata pelajaran yang diampu dengan sertifikat pendidik. Untuk melihat isi lengkapnya, unduh melalui link berikut.
4. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Sabah-Malaysia
Peraturan di atas memuat pasal yang berisi tentang tujuan pemberian honorarium bagi pendidik di Sabah-Malaysia, besaran honorarium, dan hal lain yang berkaitan dengan honorarium pendidik di Sabah. Untuk melihat lebih detail isi peraturannya, klik tautan berikut.
5. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru yang Bertugas pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang kriteria penerima tunjangan SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri), penyaluran tunjangan, dan hal-hal lain berkaitan penerimaan tunjangan profesi bagi guru SILN. Untuk melihat peraturan lengkapnya, klik link berikut ini.
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, kegiatan pokok untuk memenuhi beban kerja, tugas tambahan guru, beban kerja kepala sekolah, beban kerja pengawas sekolah, dan hal-hal lain berkaitan dengan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
7. Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Peraturan di atas memuat pasal yang berisi tentang syarat untuk menjadi kepala sekolah bagi guru, penyiapan calon kepala sekolah pada unit satuan pendidikan daerah, tahapan seleksi calon kepala sekolah, dan hal-hal lain berkaitan dengan penugasan guru sebagai kepala sekolah. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
8. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tujuan sertifikasi, syarat PPG, dan hal-hal berkaitan dengan sertifikasi guru yang diangkat sampai dengan akhir 2015. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut ini.
9. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, advokasi nonlitigasi, dan hal-hal lain berkaitan dengan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk isi peraturan lengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat di tautan berikut.
10. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi penataan linieritas guru beserta tabel kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu dan sertifikat pendidik. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
11. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi pejabat yang berwenang menetapkan PAK guru PNS, perubahan pasal atas Permendikbud Nomor 4 tahun 2014, pejabat yang berwenang menetapkan PAK guru bukan PNS, dan hal-hal lainnya. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
12. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang perubahan pasal dari peraturan yang telah disebutkan, prosedur pengusulan pemberian kesetaraan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan PNS. Untuk melihat isi peraturannya, klik tautan berikut.
13. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2015 Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional
Peraturan tersebut memuat pasal-pasal yang berisi tentang spesimen tanda tangan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan hal-hal lain. Untuk melihat informasi lengkapnya, klik tautan berikut.
14. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang perubahan pasal, kewajiban guru TIK, tugas guru TIK, rincian kegiatan guru TIK, penghapusan beberapa pasal, dan hal-hal lain berkaitan dengan perubahan Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014. Untuk melihat isi peraturannya, silahkan klik tautan berikut.
15. Permendikbud Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Uji Kompetensi Guru atau Pendidik Lainnya dan Tenaga Kependidikan
Peraturan di atas membahas memuat pasal-pasal yang berisi tentang tujuan uji kompetensi, cara pelaksanaan uji kompetensi, syarat untuk uji kompetensi, dan hal-hal lain berkaitan dengan uji kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk melihat isi peraturannya, klik tautan berikut.
16. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kriteria Daerah Khusus Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru di Daerah Khusus
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ruang lingkup daerah khusus, kriteria daerah terpencil atau terbelakang, dan hal-hal lain berkaitan dengan kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan guru di daerah tersebut. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
17. Permendikbud Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pamong Belajar
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi pengertian pamong belajar, kualifikasi akademik pamong belajar, standar kompetensi pamong belajar, dan hal-hal lain berkaitan dengan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pamong belajar. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
18. Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi pengertian petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah, penilaian angka kredit, lampiran tentang pengaturan beban kerja sampai tabel beban kerja pengawas. Untuk melihat isi lengkapnya, buka tautan berikut.
19. Permendikbud Nomor 141 Tahun 2014 Tentang Penghentian Kerjasama Guru Bantu
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tanggal berhentinya perjanjian kerja sama guru bantu dan hal-hal lain berkaitan dengan berhentinya perjanjian kerja guru bantu. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, buka tautan berikut.
20. Permendikbud Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang Diperbantukan sebagai Pendidik di Daerah Khusus
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi penugasan Tentara Nasional Indonesia yang diperbantukan di daerah khusus dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
21. Permendikbud Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang kualifikasi penilik, kelayakan penugasan penilik, standar kompetensi penilik, dan lampiran. Untuk melihat isi lengkapnya, buka tautan berikut.
22. Permendikbud Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang syarat instruktur pada pelatihan, lampiran tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi instruktur, serta hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
23. Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang kualifikasi akademik guru TIK, peran guru TIK, kewajiban guru TIK, tahap pelaksanaan bimbingan guru TIK, dan hal-hal lain berkaitan dengan guru TIK dalam implementasi Kurikulum 2013. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
24. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS, pengertian guru dan lainnya, kualifikasi akademik guru yang akan diberi kesetaraan, masak kerja guru, syarat pemberian kesetaraan, dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Jika Bapak/Ibu penasaran dengan isi peraturannya, klik tautan berikut.
25. Permendikbud Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang penyesuaian penetapan angka kredit PNS dan bukan PNS, syarat guru yang bisa disesuaikan angka kreditnya, pejabat yang berwenang menetapkan penyesuaian angka kredit guru PNS, serta hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
26. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian pendidikan profesi, pengertian pendidikan profesi guru prajabatan, tujuan program PPG, syarat PPG prajabatan, dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
27. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Untuk Penataan dan Pemerataan Guru
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian sertifikasi guru dalam jabatan, pemindahan guru dalam jabatan, jalur sertifikasi guru, dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
28. Permendikbud Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya beserta lampiran berkaitan dengan angka kredit pamong belajar. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
29. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pemberian Honorarium, Transport, dan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang tujuan pemberian honorarium, transport, dan biaya peningkatan kualifikasi akademik, syarat untuk mendapatkan honorarium dan transport bagi pendidik, syarat untuk mendapatkan honorarium bagi tenaga kependidikan, dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
30. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik yang Bertugas pada Satuan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang tujuan pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas di satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri, syarat penerima insentif, besaran insentif, dan hal-hal lain yang berkaitan. Untuk melihat peraturan lengkapnya, buka melalui tautan berikut.
31. Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, ketentuan tentang kinerja guru, tanggal berlakunya penilaian kinerja guru, dan hal-hal lain yang berkaitan. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
32. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian program induksi, tujuan program induksi, prinsip penyelenggaraan program induksi, peserta program induksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan program induksi bagi guru pemula. Jika Bapak/Ibu ingin melihat peraturan lengkapnya, silahkan klik tautan berikut.
33. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pejabat yang berwenang menetapkan inpassing, pengangkatan guru bukan pegawai negeri sipil, perubahan pasal, dan lampiran berkaitan dengan perubahan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
34. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian pendidikan profesi, syarat pendidikan profesi, penetapan LPTK, struktur kurikulum program PPG, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan PPG guru dalam jabatan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pemenuhan kebutuhan guru dan kepala sekolah/madrasah di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, analisis kebutuhan guru, analisis pemenuhan kebutuhan kepala sekolah/madrasah, dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
36. Permendiknas Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang tujuan pemberian izin pendidikan dan tenaga kependidikan asing, kualifikasi akademik pendidik asing, kualifikasi akademik tenaga kependidikan asing, persyaratan administrasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan izin PTK asing di Satuan Pendidikan di Indonesia. Untuk melihat isi peraturannya secara lengkap, klik tautan berikut.
37. Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Standar Teknis Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi bagi teknisi pada kursus dan pelatihan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
38. Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Standar Tenaga Administrasi, Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga administrasi pendidikan pada Paket A, Paket B, dan Paket C. Untuk isi selengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat melalui tautan berikut.
39. Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pengelola kursus dan lampiran pendukung. Untuk isi selengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat di tautan berikut.
40. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi pembimbing pada kursus dan pelatihan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
41. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penguji pada Kursus dan Pelatihan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi penguji pada kursus dan pelatihan serta lampiran pendukung. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, buka tautan berikut.
42. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru pendidikan khusus dan hal-hal lain yang berkaitan. Untuk isi selengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat di tautan berikut.
43. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengannya. Untuk isi selengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat melalui link berikut.
44. Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi bagi tenaga laboratorium dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengannya. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
45. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
46. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang cakupan tenaga administrasi sekolah/madrasah, ketentuan standar administrasi sekolah/madrasah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
47. Permendiknas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang syarat guru yang bisa diangkat pemerintah dan syarat perolehan tunjangan profesi pendidik. Untuk melihat isi peraturan lengkapnya, klik tautan berikut.
48. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan PNS dan angka kreditnya, pejabat yang berwenang menetapkan inpassing jabatan fungsional guru bukan PNS, dan hal-hal lain yang masih berkaitan. Untuk isi selengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat melalui link berikut.
49. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pengertian sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, syarat sertifikasi melalui jalur pendidikan, unit program penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan, dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Untuk isi selengkapnya, Bapak/Ibu bisa melihat melalui link berikut.
50. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan guru sertifikasi agar mendapatkan tunjangan profesi guru, ketentuan bagi guru yang tidak memenuhi beban kerja, besaran tunjangan profesi guru, dan hal-hal lain yang berkaitan. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
51. Permendiknas Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru yang Bertugas di Daerah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang bantuan kesejahteraan bagi guru yang bertugas di daerah khusus, syarat penghentian bantuan kesejahteraan, dan hal-hal lain yang berkaitan. Jika ingin melihat isi lengkapnya, silahkan buka link berikut.
52. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, penilaian portofolio bagi guru yang akan menempuh sertifikasi dalam jabatan, tindak lanjut guru yang tidak lulus penilaian protofolio, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sertifikasi guru dalam jabatan. Untuk isi selengkapnya, silahkan klik tautan berikut.
53. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru beserta lampiran pendukung. Untuk melihat isi selengkapnya, klik tautan berikut.
54. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar calon kepala sekolah dan lampiran pendukung yang merinci standar yang dimaksud. Untuk melihat isi lengkapnya, klik tautan berikut.
55. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
Peraturan di atas memuat pasal-pasal yang berisi tentang ketentuan standar untuk dapat diangkat menjadi pengawas sekolah/madrasah dan lampiran yang merinci standar yang dimaksud. Untuk isi peraturan lengkapnya, bisa Bapak/Ibu lihat melalui link berikut.
Setiap kebijakan/regulasi pemerintah terkait Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah dirumuskan secara lengkap ke dalam 55 Permendikbud/Permendiknas di atas.
Itulah pemaparan Quipper Blog tentang Permendikbud bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak/Ibu. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Mampir juga ya ke Quipper Blog untuk tahu informasi terbaru tentang dunia pendidikan. Salam Quipper!
[spoiler title=SUMBER]
- jdih.kemdikbud.go.id/[/spoiler]
Penulis: Eka Viandari